KATASUKABUMI.com – Pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi menjadi sorotan masyarakat.
Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari dugaan praktik pungutan liar (pungli), lamanya waktu penyelesaian dokumen, mekanisme antrean, hingga proses penerbitan administrasi kependudukan.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAK-PD) Disdukcapil Kota Sukabumi, Rita Rosita, menegaskan bahwa seluruh pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya.
Ia mengatakan, pihaknya secara rutin memberikan pembinaan kepada seluruh aparatur agar menjalankan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP), sekaligus mengimbau masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan secara mandiri karena berkaitan dengan data pribadi.
“Pelayanan di kami gratis. Kami selalu menekankan kepada seluruh petugas agar memberikan pelayanan sesuai SOP dan tidak pernah meminta biaya kepada masyarakat,” ujar Rita, belum lama ini.
Menurutnya, apabila terdapat masyarakat yang menanyakan biaya pengurusan dokumen, petugas tetap memberikan penjelasan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan tidak dikenakan tarif.
Terkait informasi dugaan pungutan di luar kantor Disdukcapil, Rita menyebut pihaknya tidak mengetahui secara pasti praktik yang dimaksud. Ia menduga sebagian masyarakat memilih menggunakan jasa pihak lain karena enggan mengurus dokumen secara langsung.
Padahal, masyarakat yang datang sendiri dengan membawa persyaratan lengkap akan mendapatkan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku.
Rita juga menegaskan, apabila ditemukan aparatur yang terbukti melakukan pungutan liar, pihaknya tidak akan segan memberikan teguran hingga memproses yang bersangkutan melalui mekanisme disiplin kepegawaian.
“Kami akan menegur langsung dan memproses secara disiplin apabila ada petugas yang terbukti terlibat pungli,” tegasnya.
Selain dugaan pungli, keterbatasan kapasitas pelayanan turut menjadi perhatian. Rita menjelaskan, dengan jumlah petugas yang tersedia saat ini, Disdukcapil Kota Sukabumi rata-rata hanya mampu melayani sekitar 85 orang setiap hari.
Kondisi tersebut berpengaruh terhadap penjadwalan penyelesaian dokumen, terutama ketika jumlah pemohon telah memenuhi kuota harian.
Ia menjelaskan, secara prosedural berkas yang diterima hari ini ditargetkan dapat diselesaikan pada hari berikutnya. Namun, dalam praktiknya, waktu penyelesaian dapat bergeser apabila pemohon datang ketika kuota pelayanan sudah terpenuhi.
“Kalau berkas masuk hari ini, secara perhitungan besoknya sudah selesai. Tetapi karena kapasitas petugas terbatas dan antrean harian bisa penuh sejak pagi, terkadang penyelesaiannya dijadwalkan pada hari berikutnya,” jelasnya.
Rita menambahkan, pengambilan nomor antrean dibuka mulai pukul 08.00 hingga 14.30 WIB. Sementara itu, jam operasional pelayanan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB.
Dengan kondisi tersebut, Disdukcapil Kota Sukabumi mengimbau masyarakat memperhatikan jadwal kedatangan serta memastikan seluruh persyaratan administrasi telah lengkap agar proses pengurusan dokumen dapat berjalan lebih efektif. (***)
