KATASUKABUMI.com – Kepemilikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada bangunan gedung dan menara telekomunikasi di Kota Sukabumi menjadi perhatian DPRD.
Persoalan ini dinilai perlu mendapat pengawasan serius karena berkaitan langsung dengan kelayakan fungsi, keamanan, serta keselamatan masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Iyus Yusuf, mengatakan pihaknya tengah melakukan identifikasi dan inventarisasi data bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya instansi yang menangani perizinan dan pekerjaan umum.
Hal tersebut disampaikan Iyus saat menjadi narasumber dalam podcast bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Sukabumi, Kamis (19/11).
Menurutnya, pendataan terhadap keberadaan menara telekomunikasi dan bangunan lainnya sudah mulai dilakukan. Namun, pemetaan bangunan yang telah memiliki SLF maupun yang belum memenuhi persyaratan tersebut masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan perangkat daerah terkait.
“Kalau kita mungkin terkait perizinannya saja. Insyaallah ini mengingatkan, jangan sampai terbengkalai,” ujar Iyus.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data sementara, jumlah menara telekomunikasi di Kota Sukabumi diperkirakan mencapai 429 unit. Sementara itu, pendataan terhadap hotel dan gedung bertingkat lainnya masih perlu ditelusuri untuk memastikan status kelayakan fungsinya.
Iyus menegaskan, SLF bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan bangunan memenuhi persyaratan teknis sebelum digunakan. Aspek keselamatan penghuni dan masyarakat yang beraktivitas di dalamnya harus menjadi perhatian utama.
Selain persoalan perizinan, Iyus juga menyoroti kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi kebakaran, khususnya pada bangunan bertingkat.
Ia menilai, kemampuan armada dan peralatan pemadam kebakaran (Damkar) perlu menjadi perhatian, mengingat penanganan kebakaran di gedung bertingkat membutuhkan dukungan sarana khusus yang memadai.
“Ketika ada penanganan kebakaran di lantai tiga misalnya, itu kita belum punya kayaknya,” ungkapnya.
Menurut Iyus, setiap gedung, termasuk hotel, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan publik, harus memiliki instalasi serta perangkat keselamatan kebakaran yang sesuai dengan kebutuhan bangunan. Ketersediaan akses evakuasi dan sarana mitigasi juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Terkait pengawasan, ia menyebutkan bahwa Komisi I DPRD Kota Sukabumi telah membahas persoalan tersebut. Koordinasi lanjutan dengan komisi lain dan perangkat daerah terkait juga terbuka untuk dilakukan guna memperkuat pengawasan.
“Saya berharap, inventarisasi dan evaluasi terhadap bangunan di Kota Sukabumi dapat segera ditindaklanjuti. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap administrasi perizinan saja, tetapi juga menjamin aspek keselamatan dan perlindungan masyarakat,” pungkasnya. (***)
