KATASUKABUMI.com – Kota Sukabumi mendapat kepercayaan pemerintah pusat untuk menjadi salah satu daerah lokasi pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Fasilitas tersebut direncanakan berdiri di kawasan Ciseureuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi.
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, mengatakan penunjukan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat melalui usulan top-down yang melibatkan sejumlah kepala daerah dan pimpinan wilayah.
Selain Kota Sukabumi, beberapa daerah dan provinsi lain yang turut masuk dalam rencana pembangunan tersebut di antaranya Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Karimun, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Bali.
“Itu melalui usulan top-down, hanya saja Alhamdulillah Kota Sukabumi menjadi yang ditunjuk. Untuk luas lahannya itu kementerian yang mengatur semua, karena itu vertikal,” ujar Ayep, kepada awak media, Kamis (20/11).
Ayep menyambut positif penunjukan Kota Sukabumi sebagai salah satu lokasi pembangunan Bapas. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan menjadi aset sekaligus menambah dukungan infrastruktur pelayanan pemasyarakatan di daerah.
“Alhamdulillah, Kota Sukabumi menjadi salah satu daerah yang ditunjuk untuk pembangunan Bapas. Mudah-mudahan ini menjadi aset bagi Kota Sukabumi,” ujarnya.
Saat disinggung mengenai rencana pembangunan Bapas di tengah kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kota Sukabumi yang mengalami kelebihan kapasitas, Ayep menyebut persoalan tersebut merupakan kewenangan kementerian.
“Itu wilayah Kementerian Imigrasi, Saya nggak bisa jawab,” singkat Ayep.
Ia menjelaskan, keberadaan Bapas berkaitan dengan penerapan ketentuan perundang-undangan baru dalam sistem pemasyarakatan. Melalui mekanisme tersebut, tidak semua pelanggar hukum harus menjalani pembinaan di dalam Lapas.
Sebagian perkara, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana ringan, dapat diarahkan pada mekanisme pembinaan dan pengawasan melalui Bapas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tidak 100 persen orang yang bermasalah langsung ditempatkan di Lapas. Ada yang dibina melalui Balai Pemasyarakatan. Namun, untuk penjelasan lebih teknis, nanti kementerian yang akan menyampaikan,” katanya.
Lebih lanjut, Ayep menilai pembangunan Bapas menjadi peluang bagi Kota Sukabumi untuk memperoleh tambahan investasi pemerintah pusat.
Menurutnya, salah satu tugas kepala daerah adalah membuka akses sebesar-besarnya terhadap berbagai sumber pembiayaan pembangunan, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi Jawa Barat, maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu membangun komunikasi dan memperkuat jejaring dengan berbagai pihak agar semakin banyak program serta anggaran pemerintah yang dapat diarahkan ke Kota Sukabumi.
“Berapa banyak uang yang bisa masuk ke Kota Sukabumi, sumbernya dari APBN, APBD provinsi, maupun PAD. Nah itu harus sebanyak-banyaknya. Saya perlu tim non formal, tim komunikasi yang bisa berkomunikasi dengan semua jejaring untuk menarik uang itu kesini, termasuk media,” tandasnya.(Boy)
