KATASUKABUMI.com – Polres Sukabumi Kota mengungkap dugaan praktik penambangan tanpa izin (ilegal mining) di kawasan Gunung Walang, Kampung Jatimekar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial AI (32) yang diduga sebagai pengelola aktivitas penambangan batu hijau.
Selain mengamankan terduga pelaku, petugas juga menyita tiga unit alat berat jenis excavator yang diduga digunakan untuk menunjang kegiatan penambangan di lokasi tersebut.
Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Sentot Kunto Wibowo, mengatakan pengungkapan kasus ini dilakukan Unit 3 Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Sukabumi Kota melalui kegiatan pengecekan dan penertiban aktivitas pertambangan di wilayah Kecamatan Gunungguruh.
“Dari hasil pengecekan di lokasi, petugas mendapati tiga unit excavator tengah beroperasi melakukan aktivitas penambangan di kawasan Gunung Walang. Selanjutnya, petugas menghentikan aktivitas tersebut dan mengamankan operator beserta alat berat yang digunakan,” ujar AKBP Sentot, Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan pemeriksaan awal, kata dia, aktivitas penambangan tersebut diduga telah berlangsung sejak 2016 hingga sekarang. Kegiatan penambangan dilakukan di area lereng gunung dengan menggunakan tiga unit excavator.
Batu hijau yang diperoleh dari lokasi kemudian diolah, dipotong, dan dibentuk menjadi balok persegi empat sebelum dipasarkan kepada konsumen. Material tersebut umumnya dimanfaatkan sebagai ornamen atau variasi bangunan, mulai dari dinding rumah hingga kolam renang.
“Kami memperkirakan praktik penambangan ilegal tersebut telah menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1,8 miliar. Sedangkan nilai kerugian yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp12 miliar,” jelasnya.
Atas dugaan perbuatannya, pelaku disangkakan melanggar Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin berupa hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.
Saat ini, penyidik masih mendalami perkara tersebut melalui proses penyidikan lanjutan. Pendalaman dilakukan untuk memastikan aspek perizinan sekaligus menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal tersebut.
AKBP Sentot menegaskan, setiap kegiatan pertambangan wajib memenuhi ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku. Pihaknya tidak akan membiarkan aktivitas penambangan dilakukan di luar ketentuan perundang-undangan.
“Kami menegaskan bahwa setiap aktivitas pertambangan harus memenuhi persyaratan dan perizinan yang telah ditentukan. Tidak boleh ada kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin sesuai ketentuan hukum,” tegasnya. (***)

