KATASUKABUMI.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi menegaskan komitmennya dalam menjamin biaya pengobatan bagi mahasiswa dan anggota Polri yang mengalami luka dalam insiden aksi unjuk rasa pada Senin (24/3/2025) lalu.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyatakan bahwa seluruh biaya pengobatan mahasiswa yang dirawat di RSUD R. Syamsudin, S.H., sepenuhnya ditanggung oleh Pemkot Sukabumi, termasuk pengembalian biaya bagi dua pasien yang telah membayar sebelumnya.
Selain itu, Pemkot Sukabumi juga memastikan kondisi terkini pasien, termasuk satu anggota Polri yang mengalami patah tulang lengan dan seorang mahasiswa yang menjalani operasi akibat fraktur tulang hidung.
“Ya, untuk biaya mahasiswa yang demo yang dibawa ke rumah sakit ditanggung semuanya oleh Pemkot, termasuk ada dua pasien yang sudah bayar itu kita akan kembalikan uangnya kepada orang tuanya,” ujar Ayep, kepada awak media, pada Kamis (27/3/2025).
Sementara itu, Plt. Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H, Yanyan Rusyandi, menjelaskan bahwa saat ini masih ada dua pasien yang masih dirawat, yakni seorang mahasiswa dan seorang anggota Polri.
Mahasiswa tersebut mengalami fraktur os nasal dan telah menjalani operasi oleh dokter spesialis THT, dengan rencana kontrol lanjutan setelah Idulfitri.
Sementara itu, anggota Polri yang mengalami fraktur lengan telah menjalani pemasangan gips dan diperbolehkan pulang setelah mendapatkan perawatan yang diperlukan.
“Jadi pada hari ini ada dua pasien yang masih di rawat RSUD R. Syamsudin, S.H, satu adalah mahasiswa dan satunya lagi adalah anggota Polri,” kata Yanyan.
Diketahui, insiden ini terjadi saat aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sukabumi (ABSI) di depan DPRD Kota Sukabumi.
Awalnya aksi berlangsung damai, namun aksi tersebut mulai memanas setelah massa mulai melempar cat ke arah aparat, yang kemudian merespons dengan water cannon.
Demonstrasi ini bertujuan menyuarakan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, dengan fokus pada isu demokrasi, peran TNI, dan transparansi pemerintahan. (Boy)