KATASUKABUMI.com – Aliansi BEM PTNU Sukabumi Raya mendesak pemerintah mengusut dugaan kelalaian dalam aktivitas pematangan lahan atau cut and fill di kawasan industri Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.
Desakan tersebut menyusul banjir lumpur yang menerjang Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya, hingga berdampak pada lingkungan permukiman dan fasilitas pendidikan SDN 2 Cimanggu pada (10/11).
Aliansi mahasiswa menilai peristiwa tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai dampak tingginya intensitas hujan. Mereka meminta pemerintah menelusuri kemungkinan adanya persoalan tata kelola lingkungan, khususnya terkait aktivitas pembangunan yang mengubah bentang alam di sekitar wilayah terdampak.
Bidang Sosial Politik, Hukum, dan HAM BEM PTNU Sukabumi Raya, Alno Anugrah, mengatakan banjir lumpur tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pengawasan terhadap aktivitas pembangunan kawasan industri.
“Ketika investasi dipuja sebagai simbol kemajuan, tetapi masyarakat justru harus berhadapan dengan lumpur, kerusakan lingkungan, dan ancaman keselamatan, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya bencananya, melainkan arah pembangunan itu sendiri,” ujar Alno, Jumat (13/11).
Menurutnya, sejumlah pemberitaan media telah mengarahkan perhatian publik pada aktivitas pematangan lahan di sekitar lokasi terdampak. Beberapa perusahaan yang disebut berkaitan dengan pengembangan kawasan tersebut antara lain PT Cijambe Indah, PT Cosmo Technology, PT Alas Wahana Alam, serta PT Paiho.
Meski demikian, Aliansi BEM PTNU Sukabumi Raya menilai keterkaitan aktivitas masing-masing perusahaan dengan banjir lumpur perlu dipastikan melalui investigasi dan pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang.
“Kami mempertanyakan kecukupan sistem pengendalian air, sedimentasi, erosi, serta pengelolaan limpasan air hujan di kawasan pembangunan,” bebernya.
Mereka juga menyoroti dampak banjir lumpur terhadap SDN 2 Cimanggu. Terdampaknya fasilitas pendidikan dinilai menjadi persoalan serius karena berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan peserta didik dalam menjalankan aktivitas belajar.
“Anak-anak tidak pernah memberikan persetujuan atas perubahan bentang alam di sekitar tempat tinggalnya. Masyarakat juga tidak pernah meminta agar aktivitas ekonomi pihak lain menghadirkan risiko bagi ruang hidup mereka,” tegas Alno.
Aliansi tersebut mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Menurut mereka, investasi dan industrialisasi memang menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan aspek perlindungan lingkungan, keselamatan masyarakat, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Selain persoalan teknis di lapangan, BEM PTNU Sukabumi Raya turut mempertanyakan kelengkapan dokumen lingkungan proyek pengembangan kawasan industri tersebut.
Mereka merujuk pada pemberitaan (12/11) yang memuat keterangan pihak PT Cosmo Technology bahwa dokumen AMDAL masih berada pada tahap penyusunan kerangka acuan.
Informasi tersebut dinilai perlu diklarifikasi secara resmi oleh instansi terkait, terutama mengenai status persetujuan lingkungan dan instrumen pengelolaan lingkungan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Aliansi mahasiswa mempertanyakan apakah aktivitas pematangan lahan telah memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan, apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan dokumen yang disetujui, serta bagaimana pengawasan pemerintah terhadap kegiatan tersebut.
Mereka juga meminta pemerintah menelusuri kemungkinan adanya kelalaian dalam proses perizinan maupun pengawasan. Namun, dugaan pelanggaran atau keterlibatan pihak tertentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif.
Alno menegaskan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, harus menjadi landasan dalam memastikan kepatuhan setiap pelaku usaha.
Sejumlah ketentuan, mulai dari kewajiban AMDAL, larangan perusakan lingkungan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan, hingga tanggung jawab pemulihan dan ganti rugi, dinilai harus diterapkan secara konsisten.
Aliansi juga meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam urusan lingkungan hidup, tata ruang, dan perizinan untuk membuka hasil pengawasan secara transparan.
Sebagai tindak lanjut atas persoalan tersebut, Aliansi BEM PTNU Sukabumi Raya menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait.
Pertama, mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan instansi berwenang membuka informasi mengenai persetujuan lingkungan, dokumen AMDAL atau UKL-UPL, serta hasil pengawasan terhadap kegiatan pembangunan kawasan industri.
Kedua, meminta penghentian sementara aktivitas pematangan lahan pada titik yang berdasarkan pemeriksaan awal terbukti tidak memiliki izin atau menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan masyarakat, hingga langkah mitigasi dinyatakan memadai.
Ketiga, mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap perusahaan yang disebut berkaitan dengan pengembangan kawasan, yakni PT Cijambe Indah, PT Cosmo Technology, PT Alas Wahana Alam, dan PT Paiho, sesuai lokasi kegiatan dan kewenangan masing-masing.
Keempat, meminta audit teknis terhadap sistem drainase, pengendalian erosi dan sedimentasi, perubahan kontur tanah, serta pengelolaan limpasan air di kawasan pembangunan.
Kelima, mendesak pemerintah mengumumkan hasil investigasi secara terbuka, termasuk pihak yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan hubungan sebab akibat dan pelanggaran hukum.
Keenam, menuntut pemulihan lingkungan dan pemberian ganti rugi kepada masyarakat terdampak apabila berdasarkan pemeriksaan terbukti terdapat tanggung jawab perusahaan atau pihak lain.
Ketujuh, mendesak pemulihan fasilitas pendidikan SDN 2 Cimanggu agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dalam lingkungan yang aman, bersih, dan layak.
Kedelapan, meminta DPRD Kabupaten Sukabumi, khususnya Komisi I dan Komisi III, menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan investasi, tata ruang, dan perlindungan lingkungan di kawasan Cikembar.
Kesembilan, mendesak pemerintah membangun sistem mitigasi serta pengawasan lingkungan yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan guna mencegah kejadian serupa terulang.
Alno menegaskan, pembangunan kawasan industri seharusnya memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Jangan sampai pembangunan hanya menguntungkan kepentingan investasi, sementara masyarakat harus menanggung dampak ekologis dan sosialnya. Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu,” pungkasnya. (***)
