KATASUKABUMI.com – Banjir lumpur yang kembali menerjang SDN 2 Cimanggu di Kampung Ciangsana, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, mendapat perhatian serius DPRD Kabupaten Sukabumi.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas untuk mencegah bencana serupa kembali terjadi.
Hamzah menyoroti sejumlah persoalan yang diduga memperburuk kondisi banjir lumpur di kawasan tersebut. Di antaranya, tiga sumber aliran air yang bermuara pada satu saluran gorong-gorong. Kondisi ini dinilai berpotensi menyebabkan penyumbatan ketika debit air meningkat, terlebih saat aliran membawa material lumpur.
Selain itu, jalur pembuangan air di kawasan proyek dinilai belum tertata dengan baik. DPRD juga menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan pemotongan, perubahan, hingga penyusutan fisik alur Sungai Ciangsana yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh instansi berwenang.
Merespons kondisi tersebut, Politisi Fraksi PKB tersebut menyampaikan lima tuntutan yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah maupun perusahaan yang beraktivitas di sekitar lokasi.
Pertama, ia meminta seluruh aktivitas cut and fill dihentikan sementara, khususnya selama musim hujan dan sebelum sistem drainase diperbaiki. Menurutnya, keselamatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah, harus menjadi prioritas. Aktivitas pengurukan dan pemotongan lahan tidak boleh terus berjalan apabila berpotensi meningkatkan risiko banjir.
“Selama musim hujan dan sebelum drainase diperbaiki, aktivitas pengurukan dan pemotongan lahan harus dihentikan. Jangan sampai ada banjir, dan korbannya anak sekolah,” ujar Hamzah, Sabtu (14/11).
Kedua, Hamzah menegaskan perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan dan tidak saling melempar tanggung jawab. Ia meminta perusahaan membersihkan material lumpur di lingkungan sekolah, jalan, serta rumah warga hingga tuntas.
“Selain membersihkan material lumpur, perusahaan juga harus mengganti seluruh kerugian yang dialami pihak sekolah, mulai dari buku, mebel, dokumen, hingga biaya pembersihan. Kemudian membenahi sistem drainase, termasuk pelebaran saluran air, tanggul sementara, dan penyediaan jalur aliran air sementara agar tidak kembali meluap ke kawasan sekolah dan permukiman,” jelasnya.
Ketiga, Hamzah mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas dan dokumen lingkungan perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi. Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi segera memanggil perusahaan-perusahaan terkait untuk melakukan evaluasi langsung di lapangan.
Pemeriksaan tersebut, kata dia, harus memastikan apakah perusahaan telah memiliki izin lingkungan yang sah, menjalankan ketentuan dalam dokumen AMDAL maupun UKL-UPL, serta menerapkan pengelolaan air limpasan dan sedimen sesuai ketentuan.
“Kami meminta kejelasan mengenai informasi dugaan bahwa apakah ada perubahan alur Sungai Ciangsana tanpa izin?. Kami juga mendesak hasil pemeriksaan dan evaluasi pemerintah di lapangan dibuka kepada publik, agar masyarakat mengetahui fakta serta pihak yang harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Keempat, Hamzah menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak pendidikan anak-anak. Pasalnya, kondisi SDN 2 Cimanggu kini tengah dipertimbangkan untuk direlokasi karena dinilai tidak lagi aman dan nyaman sebagai tempat kegiatan belajar mengajar.
Jika relokasi menjadi pilihan, ia meminta perusahaan turut bertanggung jawab dalam pembiayaan maupun penyediaan lahan, sehingga seluruh beban tidak hanya ditanggung pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah wajib memastikan 142 siswa tidak kehilangan hak belajarnya selama proses penanganan berlangsung. Terkait pembelajaran daring itu hanya solusi darurat 1-2 hari, bukan berminggu-minggu,” katanya.
Kelima, Hamzah meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi mengambil alih koordinasi penanganan persoalan tersebut secara terpadu.
Ia menyebut, pihak PSDA Provinsi Jawa Barat telah menegaskan bahwa penanganan drainase di lokasi tersebut bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, melainkan Pemkab Sukabumi, khususnya perangkat daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan tata ruang.
“Maka Pemkab Sukabumi, DLH, PU, dan Kecamatan Cikembar jangan saling lempar kewenangan, harus ada satu komando,” pungkasnya.
Hamzah menegaskan, persoalan banjir lumpur tidak boleh berhenti pada penanganan darurat setiap kali hujan turun. Pemerintah harus memastikan penyebab persoalan ditelusuri, tanggung jawab perusahaan diperjelas, dan sistem pengendalian air di kawasan tersebut dibenahi secara menyeluruh.
“Keselamatan warga dan keberlangsungan pendidikan anak-anak itu harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan penanganan kawasan tersebut,” pungkasnya. (Boy)
