KATASUKABUMI.com – Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) menilai penjelasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait proyek rekonstruksi Jalan Merbabu senilai Rp16,59 miliar di Kota Sukabumi belum sepenuhnya menjawab substansi persoalan.
Transparansi penggunaan anggaran, kejelasan pembagian tanggung jawab antarlembaga, hingga pembuktian kualitas konstruksi dinilai masih membutuhkan penjelasan lebih terperinci.
Ketua GMII, Aldi Fazrin, mengapresiasi keterbukaan Pemprov Jabar yang telah menyampaikan penjelasan mengenai dasar hukum, mekanisme pembiayaan, serta sistem pengawasan proyek tersebut.
Namun, menurutnya, penjelasan administratif belum cukup untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan transparan dan akuntabel.
Aldi menegaskan, keberadaan dasar hukum kerja sama antara Pemprov Jabar dan TNI AD, termasuk regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan proyek, tidak serta-merta menutup ruang pengawasan publik.
“Jangan sampai pemerintah merasa persoalan sudah selesai hanya dengan menjelaskan dasar hukum kerja sama dan regulasi yang digunakan. Itu baru menjawab sebagian pertanyaan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana implementasinya, bagaimana uang Rp16,59 miliar itu dikelola, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana masyarakat bisa mengawasi prosesnya,” ujar Aldi.
GMII Minta Dokumen Penganggaran Dibuka
GMII menilai, penjelasan mengenai Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Jabar dengan TNI AD serta Pergub Jawa Barat Nomor 22 perlu diperkuat dengan keterbukaan dokumen perencanaan dan penganggaran.
Sejumlah dokumen yang dinilai penting untuk diketahui publik di antaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB), rincian alokasi anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, mekanisme pencairan, hingga pertanggungjawaban keuangan proyek.
Menurut Aldi, masyarakat perlu mendapatkan kejelasan mengenai hubungan antara dasar hukum kerja sama dengan mekanisme penggunaan APBD, termasuk pembagian tanggung jawab administrasi dan keuangan masing-masing pihak.
Ia juga meminta Pemprov Jabar menjelaskan secara terperinci ketentuan dalam Pergub yang menjadi dasar fasilitasi pembangunan jalan berstatus jalan kota tersebut.
GMII berpandangan, keterlibatan pemerintah provinsi dalam pembangunan infrastruktur daerah harus tetap disertai kejelasan kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pengawasan Mutu Harus Dibuktikan
Selain aspek anggaran, GMII turut mempertanyakan efektivitas pengawasan teknis proyek rekonstruksi Jalan Merbabu.
Pernyataan Pemprov Jabar mengenai keberadaan tim pengendali mutu dinilai perlu dibuktikan melalui dokumen pemeriksaan dan pengujian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Aldi meminta pemerintah menjelaskan identitas tim pengendali mutu, tahapan pengawasan, serta hasil pengujian laboratorium terhadap material konstruksi yang digunakan.
“Kalau pemerintah menyatakan pengawasan dilakukan secara ketat, pertanyaannya adalah bagaimana publik bisa melihat hasil pengawasan tersebut? Apakah ada laporan pengujian mutu beton, pemeriksaan ketebalan konstruksi, pengujian lapisan dasar, dan berita acara pemeriksaan pekerjaan?” katanya.
Ia menilai, kualitas pembangunan jalan tidak cukup diukur dari tampilan fisik setelah proses pengecoran. Seluruh tahapan konstruksi harus memenuhi spesifikasi teknis agar jalan memiliki ketahanan sesuai perencanaan.
Target Penyelesaian 56 Hari Jadi Perhatian
GMII juga menyoroti penggunaan teknologi beton fast track dengan target penyelesaian pekerjaan selama 56 hari kalender.
Menurut Aldi, percepatan pembangunan merupakan langkah positif selama tetap mengutamakan standar kualitas dan ketahanan konstruksi.
Namun, pemerintah diminta menjelaskan spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, standar mutu, serta hasil pengujian beton yang digunakan dalam proyek tersebut.
“Jangan sampai target penyelesaian menjadi orientasi utama, sementara kualitas dan ketahanan jalan justru tidak mendapatkan perhatian yang seimbang. Kami ingin melihat spesifikasi teknis, hasil pengujian beton, dan bukti bahwa pekerjaan benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Pemprov dan Pemkot Diminta Perjelas Tanggung Jawab
Persoalan pembagian kewenangan antara Pemprov Jabar dan Pemkot Sukabumi juga menjadi perhatian GMII.
Aldi menilai, karena proyek tersebut berada di wilayah administratif Kota Sukabumi, perlu ada penjelasan terbuka mengenai posisi, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing institusi dalam pelaksanaan pembangunan.
Pemprov Jabar diminta menjelaskan tanggung jawab dalam fasilitasi pembiayaan dan mekanisme pelaksanaan.
Sementara itu, Pemkot Sukabumi juga perlu memberikan kejelasan mengenai fungsi koordinasi serta pengawasan sesuai kewenangannya.
“Jangan sampai ketika proyek berjalan semua pihak hadir dan mengklaim keberhasilan, tetapi ketika ditemukan persoalan justru saling melempar tanggung jawab. Uang yang digunakan adalah uang rakyat. Karena itu, setiap pihak yang terlibat harus memiliki tanggung jawab yang jelas,” ungkap Aldi.
GMII Dorong Transparansi dan Akuntabilitas
Lebih lanjut, Aldi menegaskan bahwa kritik yang disampaikan GMII bukan bertujuan menghambat pembangunan ataupun mencari kesalahan pemerintah.
Pengawasan tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial agar pembangunan infrastruktur berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Untuk itu, GMII mendorong Pemprov Jabar dan pihak terkait membuka sejumlah dokumen yang relevan, meliputi dasar hukum dan mekanisme penganggaran, RAB serta rincian penggunaan anggaran Rp16,59 miliar, dokumen kerja sama, pembagian tanggung jawab antarlembaga, spesifikasi teknis, hingga laporan pengujian mutu dan perkembangan pekerjaan.
GMII juga meminta agar identitas tim pengendali mutu, mekanisme pengawasan, serta berita acara pemeriksaan pekerjaan dapat diakses sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.
“Jangan berhenti pada klarifikasi administratif. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan, benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan sekadar menjelaskan kepada publik, tetapi juga memberikan akses terhadap informasi dan bukti yang relevan,” pungkasnya.
GMII memastikan akan terus mengawal proyek rekonstruksi Jalan Merbabu hingga terdapat kejelasan mengenai tata kelola anggaran, kualitas hasil pekerjaan, serta pertanggungjawaban seluruh pihak yang terlibat.
Bagi GMII, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari rampungnya pekerjaan fisik, tetapi juga dari transparansi pengelolaan uang rakyat, ketepatan pelaksanaan kewenangan, dan kualitas infrastruktur yang dapat dinikmati masyarakat dalam jangka panjang. (***)
