KATASUKABUMI.com – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan bahwa pembangunan Kota Sukabumi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers.
Menurutnya, Kota Sukabumi bukan milik kepala daerah, melainkan milik seluruh warga yang memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Ayep Zaki saat menghadiri kegiatan Ngobras (Ngobrol Bareng Pers) yang merupakan inisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi, di salah satu rumah makan di Kecamatan Gunungpuyuh, Kamis (19/11).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Diskominfo Kota Sukabumi, Endah Aruni, serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Ross Pristianasari.
Ayep mengapresiasi penyelenggaraan Ngobras sebagai ruang komunikasi dan dialog antara pemerintah daerah dengan insan pers. Ia berharap forum tersebut dapat menjadi sarana penyampaian informasi secara objektif sekaligus memperkuat kolaborasi dalam pembangunan daerah.
“Saya sangat senang dan menilai program ini sangat bagus. Saya akan menyampaikan seluruh objektivitas yang ada di Kota Sukabumi untuk kita bangun bersama-sama. Sukabumi bukan milik wali kota, tetapi milik seluruh rakyat, insan pers, dan semuanya,” ujar Ayep, kepada awak media.
Selain menyoroti pentingnya sinergi dengan media, Ayep juga berbicara mengenai upaya membangun fondasi kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang.
Ia menyebut, pemerintah daerah tengah menyiapkan penguatan instrumen keuangan, baik melalui keuangan pemerintah yang diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun pengelolaan aset filantropi melalui Lembaga Wakaf Doa Bangsa (LWDB).
Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, salah satunya melalui program beasiswa bagi warga Kota Sukabumi yang direncanakan disalurkan setiap bulan.
“Saya akan menyiapkan fondasi yang kuat dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan, termasuk instrumen keuangan pemerintah dan keuangan filantropis melalui Lembaga Wakaf Doa Bangsa. Setiap bulannya kita akan memberikan beasiswa untuk masyarakat Kota Sukabumi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ayep juga menyinggung persoalan kepatuhan terhadap ketentuan dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ia mengingatkan para pelaku usaha dan penyedia jasa agar melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, volume, serta ketentuan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, keuntungan usaha merupakan hak penyedia, tetapi pelaksanaan pekerjaan tidak boleh menyimpang dari kontrak maupun aturan yang berlaku.
Ayep menegaskan akan mengawal pelaksanaan proyek pemerintah guna mencegah munculnya temuan pemeriksaan yang berulang dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
“Saya akan kawal itu, jangan sampai ada temuan TLHP lagi, karena merugikan kita,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) tahun 2024 sebelumnya mencapai sekitar Rp19 miliar. Saat ini, nilai yang masih harus diselesaikan tersisa sekitar Rp7 miliar.
“Saya sudah capek menyelesaikan TLHP 2024 sebesar Rp19 miliar. Sekarang tinggal Rp7 miliar lagi. Namun, selama masa jabatan saya, persoalan ini akan saya selesaikan,” tandasnya.
Melalui forum Ngobras, Ayep berharap komunikasi antara pemerintah dan insan pers semakin terbuka. Ia juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Sukabumi. (***)
