KATASUKABUMI.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan pembinaan dan monitoring terhadap kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) di Kota Sukabumi.
Kunjungan yang dilakukan Direktorat Kesehatan Masyarakat, Subdirektorat Kelompok Rentan Kemenkes tersebut bertujuan memastikan rumah sakit memiliki kesiapan dari sisi manajemen maupun sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada korban kekerasan.
Direktur UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H., Yanyan Rusyandi, menjelaskan bahwa monitoring mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari kesiapan tenaga kesehatan dan tenaga medis hingga sistem penatalaksanaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurutnya, tenaga kesehatan, termasuk perawat dan tenaga medis, perlu mendapatkan pelatihan khusus agar mampu menangani korban sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Nah yang dilakukan monitoring oleh Kemenkes itu adalah yang pertama kesiapan rumah sakit secara manajemennya bagaimana dalam menangani kasus-kasus yang masuk kategori KTPA,” ujar Yanyan.
Selain itu, Kemenkes juga mengevaluasi kesiapan manajemen rumah sakit, terutama terkait mekanisme pelaporan kasus, sistem pembiayaan pelayanan, serta koordinasi pelaporan kepada Kemenkes dan para pemangku kepentingan terkait.
“Nah itulah yang dilakukan pembinaan oleh Kementerian Kesehatan untuk memastikan kesiapan rumah sakit dalam menangani kasus-kasus yang masuk kategori kekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelasnya.
Ia menambahkan, salah satu perhatian dalam pembinaan tersebut adalah persoalan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan. Pasalnya, korban kekerasan tidak secara otomatis mendapatkan jaminan pembiayaan melalui BPJS Kesehatan untuk penanganan kasus tersebut.
“Nah justru Kementerian Kesehatan mendorong koordinasi dan pemanfaatan sumber pendanaan alternatif agar korban tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan,” bebernya.
Yanyan menyebutkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi telah memiliki skema Bantuan Kesehatan bagi Orang Sakit (Bankesos) yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan pengobatan masyarakat yang membutuhkan, termasuk korban kekerasan yang tidak terjamin BPJS Kesehatan.
“Alhamdulillah kalau di Kota Sukabumi kan ada Bankesos. Jadi, korban-korban kekerasan yang tidak ter-cover BPJS bisa mendapatkan bantuan pembiayaan melalui program tersebut,” ungkapnya.
Melalui pembinaan dan monitoring ini, diharapkan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Sukabumi semakin optimal, sehingga korban KTPA dapat memperoleh penanganan medis yang tepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan. (***)
