KATASUKABUMI.com – Polres Sukabumi Kota mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa seorang perempuan berinisial SK (37), warga Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi.
Korban diduga diberangkatkan secara nonprosedural ke Arab Saudi untuk bekerja, tetapi pekerjaan yang diterimanya tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan seorang pria berinisial AW (41), warga Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, sebagai tersangka. Ia diduga berperan dalam proses pemberangkatan korban ke luar negeri secara perseorangan dan tidak melalui prosedur resmi.
Hal tersebut disampaikan Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Sentot Kunto Wibowo, didampingi jajaran Satreskrim dalam konferensi pers di Mapolres Sukabumi Kota, Jumat (20/11/2026).
Menurut AKBP Sentot, perkara ini bermula dari laporan korban yang diterima polisi pada Juli 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban diketahui diberangkatkan ke Arab Saudi oleh terduga pelaku pada September 2024.
Namun, setelah tiba di negara tujuan, korban justru diduga dipekerjakan tidak sesuai dengan jenis pekerjaan dan kesepakatan yang sebelumnya dijanjikan.
”Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan AW pada awal November 2026,” ujarnya.
Setelah menjalani pemeriksaan dan didukung sejumlah alat bukti, AW kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPO.
Polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu paspor, tiket pemberangkatan, serta dokumen perjanjian kerja yang berkaitan dengan proses keberangkatan korban ke Arab Saudi.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 4 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun.
Selain itu, tersangka juga dikenakan Pasal 69 juncto Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Di luar penanganan perkara, Polres Sukabumi Kota juga memperkuat upaya pencegahan perdagangan orang melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).
Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan edukasi, pembinaan, dan penyuluhan kepada masyarakat di sejumlah lokasi strategis, termasuk lembaga pelatihan kerja, kampus International Professional Institute (IPI), serta Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi.
Pengawasan juga diarahkan ke sejumlah titik mobilitas masyarakat yang berpotensi menjadi jalur pemberangkatan pekerja migran secara ilegal, mulai dari stasiun, terminal, hingga jalur perlintasan darat di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota.
Polisi turut mengoptimalkan program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi masyarakat menjadi korban perdagangan orang akibat tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar.
Salah satu implementasinya diwujudkan melalui penyelenggaraan Job Fair di Mapolres Sukabumi Kota dengan melibatkan sejumlah perusahaan dan instansi terkait. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan kesempatan kerja yang lebih jelas.
Ia mengimbau masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri agar memastikan seluruh proses pemberangkatan dilakukan melalui jalur resmi. Calon pekerja migran juga diminta menggunakan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang memiliki izin serta memahami isi perjanjian kerja sebelum keberangkatan.
”Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji besar tanpa kejelasan perusahaan, jenis pekerjaan, maupun dokumen pemberangkatan,” tegasnya.
Polres Sukabumi Kota juga mengajak masyarakat segera melapor apabila mengetahui atau mengalami indikasi TPPO. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam mengungkap praktik TPPO sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia. (***)
