KATASUKABUMI.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Galuh Naufal Munawar, menyoroti persoalan pemutakhiran data desil kesejahteraan masyarakat serta ada sekitar 2.400 anak yang tidak mengenyam pendidikan di Kota Sukabumi.
Kedua persoalan tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam program podcast Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Sukabumi, Sabtu (21/11).
Selain itu, diskusi juga menyinggung penyaluran bantuan sosial, kepesertaan BPJS, pembangunan infrastruktur, hingga aspirasi masyarakat kepada anggota legislatif.
Galuh mengatakan, DPRD akan terus mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melakukan evaluasi terhadap penentuan desil agar kebijakan bantuan dan program kesejahteraan dapat diberikan secara tepat sasaran.
Menurutnya, penetapan desil perlu memperhatikan berbagai indikator secara proporsional sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ia mencontohkan kondisi fisik rumah, seperti penggunaan lantai keramik, yang perlu dilihat berdasarkan konteks dan indikator penilaian lainnya. Pasalnya, kondisi rumah yang sudah menggunakan keramik tidak serta-merta mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi penghuninya.
“Jangan sampai kondisi seperti lantai rumah yang sudah menggunakan keramik menjadi penilaian tunggal. Harus dilihat juga ukuran rumah dan indikator lainnya sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Terkait kemungkinan aktivitas belanja daring atau online shopping menjadi salah satu faktor kenaikan desil, politisi dari Partai Gerindra itu menilai hal tersebut tidak semestinya dijadikan tolok ukur utama.
Menurutnya, kemampuan belanja seseorang belum tentu menggambarkan kondisi pendapatan sebenarnya. Karena itu, pendapatan bulanan perlu menjadi salah satu acuan penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Belanja online seharusnya bukan menjadi ukuran utama, karena kita tidak tahu sumber uang yang digunakan. Pendapatan bulanan harus menjadi salah satu dasar dalam menentukan desil,” katanya.
Selain persoalan desil, Galuh juga menaruh perhatian terhadap informasi dari Disdikbud Kota Sukabumi mengenai sekitar 2.400 anak yang tercatat tidak bersekolah.
Ia menyatakan, DPRD akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Sosial (Dinsos), untuk menelusuri penyebab anak-anak tersebut tidak mengakses pendidikan.
Menurutnya, perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah kondisi tersebut disebabkan kemiskinan ekstrem, keterbatasan ekonomi keluarga, atau faktor lainnya.
“Jangan sampai ada anak yang terlantar. Kita harus telusuri terlebih dahulu apa penyebab mereka tidak bersekolah, apakah karena kemiskinan ekstrem atau ada faktor lain,” ungkapnya.
Galuh menambahkan, persoalan tersebut akan menjadi salah satu fokus pembahasan DPRD ke depan. Ia juga mengapresiasi informasi yang disampaikan masyarakat karena dinilai dapat membantu pemerintah dan legislatif mengidentifikasi persoalan yang belum sepenuhnya terpantau.
Menurutnya, keterbatasan sumber daya dan banyaknya persoalan yang harus ditangani membuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah menjadi sangat penting.
“Justru informasi dari masyarakat ini sangat membantu. Bukan berarti pemerintah atau DPRD tidak bekerja, tetapi banyak persoalan yang harus diselesaikan. Dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mengetahui persoalan yang mungkin belum terlirik dan menjadikannya sebagai perhatian bersama,” jelasnya.
Galuh berharap, kolaborasi antara Pemkot, DPRD, dan masyarakat dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan sosial, pendidikan, serta pembangunan di Kota Sukabumi.
Ia juga menegaskan, tujuan utama dari berbagai upaya tersebut adalah mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang berlandaskan prinsip keadilan.
“Saya ingin program-program pemerintah bisa merata, kesejahteraan masyarakat juga merata, sehingga tercipta kondisi yang adil dan makmur,” pungkasnya. (***)
