KATASUKABUMI.com – Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Sentot Kunto Wibowo, menyambut positif rencana pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Kota Sukabumi. Kehadiran fasilitas tersebut dinilai strategis dalam mendukung pembaruan sistem peradilan pidana sekaligus memperkuat sistem pemasyarakatan.
Menurutnya, Bapas memiliki peran penting dalam memberikan pembimbingan, pendampingan, penelitian kemasyarakatan, hingga pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Termasuk mendukung pelaksanaan pidana alternatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, ia menilai persoalan kelebihan kapasitas atau overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sukabumi perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
Persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut keterbatasan daya tampung, tetapi juga berkaitan dengan aspek keamanan, kesehatan, kelayakan hunian, serta optimalisasi pembinaan warga binaan.
“Meskipun secara teknis pengelolaan Lapas merupakan kewenangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, penyelesaiannya membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh aparat penegak hukum,” ujar AKBP Sentot, kepada literasimedia.com, Sabtu (21/11).
Ia menegaskan, Polres Sukabumi Kota siap memperkuat koordinasi dengan pihak Lapas melalui sejumlah program konkret. Salah satunya penguatan pertukaran informasi terkait situasi keamanan dan potensi gangguan kamtibmas.
Koordinasi tersebut juga diarahkan untuk mencegah peredaran narkoba, penggunaan telepon genggam secara ilegal, serta tindak pidana yang berpotensi dikendalikan dari dalam Lapas.
“Patroli dan pengamanan terpadu juga perlu ditingkatkan, terutama menjelang hari besar keagamaan, libur nasional, maupun momentum lain yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan,” ungkapnya.
AKBP Sentot juga mendorong penguatan pembinaan warga binaan melalui penyuluhan hukum, pembinaan mental dan keagamaan, wawasan kebangsaan, serta pelatihan keterampilan sebagai bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.
Menurutnya, koordinasi antara Polres, Lapas, Kejaksaan, Pengadilan, dan Bapas juga perlu dioptimalkan untuk mendukung penerapan keadilan restoratif (restorative justice) terhadap perkara yang memenuhi persyaratan hukum. Termasuk penerapan alternatif pemidanaan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
“Pembinaan lanjutan dan pendampingan reintegrasi sosial juga penting bagi warga binaan yang akan kembali ke masyarakat. Dengan demikian, mereka memiliki kesempatan memperbaiki diri sekaligus mencegah pengulangan tindak pidana,” katanya.
Terkait solusi jangka panjang persoalan overkapasitas, AKBP Sentot berpandangan perlu adanya kajian serius dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengenai kemungkinan relokasi Lapas Kelas IIB Sukabumi ke lokasi yang lebih representatif.
“Terkait keterbatasan lahan dan daya tampung Lapas saat ini memang perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pemasyarakatan ke depan,” katanya.
Menurutnya, relokasi maupun pembangunan Lapas baru dengan kapasitas memadai, fasilitas yang lebih layak, serta sistem keamanan dan pembinaan modern dinilai dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian jangka panjang.
Namun, rencana tersebut harus didukung kajian kelayakan, ketersediaan lahan, anggaran, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Di samping itu, Polres Sukabumi Kota akan terus mendukung berbagai langkah untuk mengurangi tekanan terhadap kapasitas Lapas melalui koordinasi lintas aparat penegak hukum dan optimalisasi mekanisme hukum yang tersedia.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa penerapan keadilan restoratif maupun pidana alternatif tetap harus dilakukan secara selektif sesuai ketentuan hukum.
“Penegakan hukum harus tetap berjalan secara profesional, proporsional, dan berkeadilan. Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui restorative justice ataupun pidana alternatif,” tegasnya.
Ia berharap, pembangunan Bapas, peningkatan sinergi antarlembaga penegak hukum, serta perhatian pemerintah terhadap kebutuhan relokasi Lapas dapat mendorong sistem penegakan hukum dan pemasyarakatan di Kota Sukabumi berjalan lebih efektif.
Dengan demikian, masyarakat memperoleh kepastian hukum, korban mendapatkan keadilan, sementara warga binaan memperoleh pembinaan yang layak dan kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara lebih baik.
“Tujuan penegakan hukum bukan hanya menghukum seseorang, tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana kembali, memperbaiki perilaku pelaku, melindungi masyarakat, dan mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, nyaman, serta kondusif di Kota Sukabumi,” pungkasnya. (Boy)
