KATASUKABUMI.com – Anggota Komisi I DPRD Kota Sukabumi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iyus Yusuf, mengkritik langkah Pemerintah Kota Sukabumi dalam melakukan penyesuaian kepesertaan BPJS Kesehatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Dari perspektif pemerintahan, Iyus menilai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas semestinya dilakukan melalui koordinasi dan pembahasan yang matang antara pemerintah daerah dengan DPRD.
Ia mempertanyakan apabila kebijakan sudah diberlakukan sementara pembahasan bersama DPRD belum dilakukan secara menyeluruh.
“Jangan sampai kebijakan sudah berjalan, sementara DPRD belum diajak membahas secara mendalam. Ini menyangkut masyarakat, sehingga harus ada koordinasi dan pembahasan yang jelas,” ujar Iyus kepada katasukabumi.com (12/09/2026)
Menurutnya, pemerintah daerah memang memiliki kewenangan dalam menjalankan program, namun kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat harus aspek tata kelola pemerintahan serta komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
Terlebih, persoalan BPJS PBI Pemda bukan hanya menyangkut administrasi kepesertaan, tetapi berkaitan langsung dengan hak masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.
Iyus juga mengingatkan agar jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang dirugikan akibat perubahan kebijakan tersebut.
“Jangan sampai warga baru mengetahui BPJS-nya tidak lagi ditanggung ketika mereka sedang sakit dan membutuhkan pelayanan. Pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan informasi dan kepastian,” tegasnya.
Ia meminta Pemkot Sukabumi membuka ruang pembahasan bersama DPRD untuk mengevaluasi kebijakan tersebut, termasuk melihat dampaknya di lapangan.
Menurut Iyus, DPRD perlu mendapatkan penjelasan secara utuh mengenai dasar kebijakan, data masyarakat yang terdampak, mekanisme penyesuaian kepesertaan, hingga solusi bagi warga yang tidak lagi mendapatkan pembiayaan pemerintah.
“Kita jangan hanya bicara soal kebijakan sudah diputuskan atau belum. Yang lebih penting, bagaimana prosesnya, bagaimana koordinasinya dan apa dampaknya bagi masyarakat,” katanya.
Ia pun mendorong Pemkot Sukabumi dan DPRD duduk bersama agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi masalah baru di tengah masyarakat.
“Kalau ada persoalan, mari dibahas bersama. Jangan sampai masyarakat yang menanggung akibat dari kebijakan pemerintah,” pungkas Iyus.(R)
.
