SUKABUMI – Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menghadiri entry meeting pengawasan perencanaan dan penganggaran tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (12/2/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Edelweis, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, dan dihadiri oleh kepala daerah se-Jawa Barat.
Pertemuan ini menjadi bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD.
Selain itu, kegiatan ini juga merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 20/2023, yang menegaskan peran BPKP dalam pengawasan keuangan daerah agar anggaran lebih efektif dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Kusmana menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi berkomitmen untuk menyesuaikan postur APBD agar selaras dengan arahan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran.
“Kita harus memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan sasaran utama, seperti pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan ketahanan pangan. Jangan sampai ada anggaran yang tidak sejalan dengan prioritas ini,” ujar Kusmana.
Ia juga mengingatkan bahwa meskipun perubahan anggaran baru akan dilakukan pada Agustus 2025, namun saat ini pemerintah daerah harus mulai menyesuaikan alokasi belanja agar tidak melenceng dari kebijakan efisiensi yang telah ditetapkan.
“BPKP telah mencatat beberapa daerah masih mengalokasikan anggaran yang tidak mencerminkan efisiensi sebagaimana diarahkan oleh Presiden. Maka dari itu, kami akan mengevaluasi kembali struktur APBD Kota Sukabumi bersama TAPD, Inspektorat, dan BPKAD,” jelasnya.
Dalam forum ini, BPKP menekankan belanja daerah harus lebih transparan dan akuntabel, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan di tahun 2025. Maka dari itu, pemerintah daerah diminta untuk lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD.
“Ada beberapa hal yang sebaiknya ditunda jika tidak berkontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan. Ini penting, agar belanja pemerintah lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (Boy)
