KATASUKABUMI.com – Proyek pembangunan Jalan Merbabu di Kota Sukabumi dengan konstruksi beton sepanjang sekitar 3 kilometer dan menelan anggaran sebesar Rp16,59 miliar menuai sorotan Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII).
Mereka mendesak pemerintah membuka secara transparan dasar hukum penganggaran, pembagian kewenangan antarlembaga, hingga mekanisme pengawasan proyek yang dikerjakan melalui skema swakelola tipe II.
Sorotan GMII tidak hanya menyangkut kualitas fisik pembangunan jalan beton sepanjang sekitar 3 kilometer, tetapi juga menyentuh aspek akuntabilitas penggunaan uang negara.
Pasalnya, Jalan Merbabu diketahui berstatus sebagai jalan kota, sementara keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam proyek tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan secara terbuka.
Ketua GMII, Aldi Fazrin, menegaskan besarnya anggaran yang dialokasikan harus diimbangi dengan kejelasan tata kelola dan pertanggungjawaban setiap pihak yang terlibat. Menurutnya, publik tidak cukup hanya mendapatkan informasi mengenai nilai anggaran, panjang jalan, dan target penyelesaian pekerjaan.
Bahkan, masyarakat juga berhak mengetahui dasar hukum pelaksanaan proyek, mekanisme pembiayaan, serta pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan persoalan dalam pengerjaannya.
“Anggaran Rp16,59 miliar bukan angka kecil. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Kami mempertanyakan bukan hanya kualitas konstruksinya, tetapi juga bagaimana tata kelola anggarannya, siapa yang memiliki kewenangan, dan bagaimana pengawasannya,” ujar Aldi, Selasa (10/11).
Selain itu, kata Aldi, ada juga salah satu poin krusial yang disoroti GMII, yaitu keterlibatan Pemprov Jawa Barat dalam pembangunan infrastruktur yang secara administratif berstatus sebagai jalan kota.
Aldi meminta pemerintah menjelaskan dasar kewenangan serta mekanisme hukum yang menjadi landasan keterlibatan Pemprov Jawa Barat dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan Jalan Merbabu.
Ia menilai, dukungan pemerintah provinsi terhadap pembangunan infrastruktur di daerah memang dimungkinkan melalui berbagai skema penganggaran. Namun, setiap mekanisme harus memiliki landasan hukum yang jelas, termasuk pembagian tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
“Kalau menggunakan mekanisme bantuan keuangan, kerja sama, atau skema penganggaran lainnya, dasar hukumnya harus dibuka kepada masyarakat. Jangan hanya menyebut kolaborasi antarlembaga tanpa menjelaskan bagaimana kewenangan dan pertanggungjawabannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, GMII juga mengingatkan ketidakjelasan pembagian kewenangan berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas ketika proyek menghadapi kendala atau ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.
Selain aspek administrasi dan kewenangan, sambung Aldi, GMII turut mempertanyakan jaminan kualitas pekerjaan yang memiliki target penyelesaian selama 56 hari kalender.
Ia menilai percepatan pembangunan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan standar teknis konstruksi. Sejumlah aspek, mulai dari mutu beton, ketebalan jalan, pemadatan lapisan dasar, proses pengecoran hingga perawatan beton, harus dipastikan sesuai spesifikasi pekerjaan.
Ia pun meminta pelaksana proyek membuka hasil pengujian mutu beton dan dokumen pemeriksaan teknis sebagai bentuk pembuktian bahwa pekerjaan telah memenuhi standar yang ditetapkan.
“Jangan sampai proyek dikejar agar cepat selesai, tetapi kualitasnya justru dikompromikan. Harus ada bukti pengujian mutu beton, kesesuaian spesifikasi teknis, dan hasil pemeriksaan pekerjaan. Penyelesaian proyek tidak cukup hanya dibuktikan melalui laporan,” katanya.
Menurut Aldi, pengawasan harus dilakukan secara konsisten sejak tahap persiapan hingga pekerjaan dinyatakan selesai. Dengan demikian, anggaran yang telah terserap benar-benar menghasilkan infrastruktur yang aman dan memiliki daya tahan sesuai perencanaan.
Selain itu, GMII juga meminta Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Sukabumi memperjelas posisi serta tanggung jawab masing-masing dalam proyek tersebut.
Pemprov Jabar dinilai perlu memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab pembiayaan dan mekanisme pelaksanaan, sedangkan Pemkot Sukabumi harus memastikan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah administratifnya berjalan sebagaimana mestinya.
“Jangan sampai ketika proyek berjalan semua pihak mengklaim keberhasilan, tetapi ketika muncul persoalan justru saling melempar tanggung jawab. Pemprov harus menjelaskan tanggung jawabnya, begitu juga Pemkot Sukabumi. Publik berhak mendapatkan kejelasan,” bebernya.
Untuk memastikan transparansi, GMII meminta pemerintah membuka sejumlah dokumen penting proyek, meliputi dasar hukum penganggaran, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, dokumen kerja sama, mekanisme pengawasan, hingga hasil pengujian kualitas konstruksi.
Terlebih, berdasarkan informasi yang beredar, pembangunan Jalan Merbabu menggunakan skema swakelola tipe II melalui kerja sama antarlembaga pemerintah. Skema tersebut, menurut GMII, tetap harus disertai keterbukaan administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Aldi menegaskan, kritik yang disampaikan GMII merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penggunaan anggaran publik.
Ia berharap pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik masyarakat, mengingat transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dari pelaksanaan pembangunan.
“Kami ingin memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan, kewenangan, dan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai publik hanya mengetahui angka Rp16,59 miliar dan panjang jalan yang dibeton, tetapi tidak mengetahui bagaimana uang tersebut dikelola dan siapa yang bertanggung jawab atas hasilnya,” ungkapnya.
GMII berharap proyek Jalan Merbabu tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, tetapi juga menjadi contoh pengelolaan anggaran pemerintah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi GMII, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari selesainya pekerjaan fisik, melainkan juga dari kepastian hukum, ketepatan penggunaan anggaran, kualitas pengawasan, serta kejelasan tanggung jawab seluruh institusi yang terlibat.
“Jangan sampai miliaran rupiah uang rakyat terserap, tetapi persoalan kewenangan tidak jelas, pengawasan tidak transparan, dan kualitas pekerjaan tidak terjamin. Pembangunan yang baik harus memenuhi dua hal sekaligus, yakni kualitas infrastruktur dan kualitas tata kelola pemerintahan,” tandasnya. (***)
