FT: Ketua Kwartir Ranting (Kwaran) Cibereum, Miftah Hudin saat diwawancarai awak media (5/6)
KATASUKABUMI.com — Di organisasi, kadang yang paling sulit bukan memilih siapa yang akan memimpin, melainkan memastikan jalan menuju kepemimpinan itu ditempuh dengan cara yang benar. Sebab jabatan bisa disepakati dalam satu malam, tetapi marwah organisasi dibangun bertahun-tahun.
Begitulah kira-kira kegelisahan yang kini berembus di tubuh Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Sukabumi. Salah seorang anggota tim formatur dari unsur Kwartir Ranting (Kwaran) Cibereum, Miftah Hudin, mengaku terkejut ketika susunan kepengurusan periode 2026–2031 telah beredar luas, padahal pelantikan belum dilakukan dan Surat Keputusan (SK) belum diterbitkan.
“Kami ini tim formatur yang dibentuk oleh Muscab. Saat rapat, suasananya baik, kondusif, bahkan cukup kolaboratif. Unsur pengurus lama dan baru sama-sama diakomodasi. Tetapi yang saya pahami, rapat itu belum selesai dan masih menyisakan beberapa posisi yang menunggu konfirmasi,” ujar Miftah kepada awak media (5/6).
Menurutnya, proses penyusunan pengurus masih berada di meja musyawarah. Bahkan sejumlah usulan dari Kwaran, termasuk nama untuk posisi Ketua Harian, masih menjadi bahan pembahasan yang seharusnya diputuskan bersama dalam rapat lanjutan.
Namun sebelum proses itu dianggap tuntas, ia justru mendapati grup WhatsApp kepengurusan baru telah terbentuk. Undangan kegiatan pun mulai beredar dengan mengatasnamakan kepengurusan hasil formasi baru.
Di sinilah persoalan bermula.
“Pelantikan belum ada, SK belum keluar, tetapi susunan pengurus sudah beredar. Secara administratif tentu menjadi pertanyaan. Sebab organisasi bukan hanya soal siapa yang duduk, tetapi juga bagaimana prosesnya ditempuh,” katanya.
Miftah juga menyoroti penggunaan atribut dan simbol organisasi sebelum adanya serah terima jabatan resmi dari kepengurusan lama kepada kepengurusan baru.
Menurut pemahamannya, cap dan legitimasi organisasi seharusnya berpindah setelah pelantikan berlangsung. Karena itu, munculnya berbagai aktivitas yang mengatasnamakan kepengurusan baru menimbulkan tanda tanya di kalangan formatur.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dirinya tidak sedang memperjuangkan kursi ataupun posisi tertentu.
“Saya tidak punya ambisi masuk pengurus. Yang saya persoalkan adalah prosedur. Kita ini organisasi pendidikan. Kita mengajarkan tata kelola, etika, dan aturan. Kalau prosedur dilangkahi, apa yang akan kita ajarkan kepada adik-adik Pramuka?” ujarnya.
Ia bahkan menyebut draft kepengurusan yang pernah dibahas dalam rapat formatur berbeda dengan susunan yang kini beredar. Sejumlah nama yang sebelumnya masuk dalam komposisi kepengurusan disebut menghilang begitu saja, termasuk beberapa unsur pengurus lama.
“Kalau saya lihat, yang tersisa dari pengurus lama mungkin hanya sekitar 20 persen. Padahal dalam pembahasan awal komposisinya berbeda,” ungkapnya.
Bagi Miftah, polemik ini sesungguhnya bukan soal nama siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Yang dipertaruhkan adalah penghormatan terhadap mekanisme organisasi. Sebab tim formatur lahir dari amanat Musyawarah Cabang, bukan dari obrolan warung kopi atau percakapan grup WhatsApp.
Karena itu, ia berharap komunikasi kembali dibuka dan seluruh proses dapat diselesaikan melalui forum yang sah. Jika memang ada perubahan susunan pengurus, menurutnya hal tersebut tidak menjadi persoalan selama dibahas bersama dan disepakati secara terbuka.
“Kalau memang harus ada revisi atau perubahan, silakan. Kami siap hadir dan membahasnya. Yang penting semua pihak dihargai dan marwah tim formatur tetap dijaga,” tegasnya.
Meski merasa proses yang berjalan tidak sepenuhnya mengakomodasi hasil pembahasan tim formatur, Miftah mengaku memilih bersikap realistis. Baginya, jika keputusan akhirnya tetap berjalan dan tidak lagi dapat diubah, maka dirinya bersama rekan-rekan dari unsur Kwartir Ranting akan kembali fokus berkarya di wilayah masing-masing.
“Kalau memang akhirnya sudah terjadi dan tidak bisa diubah, ya apa boleh buat. Kami akan kembali ke kandang masing-masing, kembali ke Kwaran, kembali ke kecamatan. Karena memang kami berasal dari sana,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa polemik yang terjadi tidak akan membuat dirinya meninggalkan Gerakan Pramuka. Menurutnya, pengabdian tidak selalu harus dilakukan dari tingkat cabang. Di tingkat ranting pun, semangat untuk membina generasi muda tetap bisa dijalankan.
“Kami tidak akan meninggalkan Pramuka. Kalau tidak berkarya di Kwarcab, ya berkarya di Kwaran. Sama saja. Yang penting tetap mengabdi,” katanya.
Bagi Miftah, sejak awal keterlibatannya dalam organisasi bukan dilandasi kepentingan pribadi maupun keuntungan ekonomi. Sebab di Pramuka, yang dicari bukanlah penghasilan, melainkan kesempatan untuk berbuat dan memberikan manfaat bagi orang lain.
“Pramuka ini bukan tempat mencari keuntungan. Apa yang kami lakukan semata-mata untuk organisasi. Tidak ada yang kami harapkan secara ekonomi. Ini soal pengabdian,” tuturnya.
Mungkin memang begitulah nasib sebagian pegiat organisasi. Mereka mengurus kegiatan, membina anggota, dan menjaga roda organisasi tetap berputar tanpa banyak sorotan. Ketika namanya ada di struktur, mereka bekerja. Ketika namanya hilang dari struktur, mereka pun tetap bekerja.
Sebab bagi mereka, Pramuka bukan soal jabatan yang tercetak di selembar kertas. Ia adalah ruang pengabdian yang nilainya justru diuji ketika seseorang tetap setia berkarya, bahkan saat tak lagi berada di lingkaran kekuasaan. (R)
