FT: Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Sukabumi, Raden Koesoemo Hutaripto
KATASUKABUMI.com– Pasca Aksi 2626 yang digelar Forum Komunikasi Pengurus RT dan RW (FK RT-RW) Kota Sukabumi pada 2 Juni lalu, peta sikap politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi mulai terlihat.
Di tengah menguatnya tuntutan masyarakat dan munculnya wacana hak angket terhadap Wali Kota Sukabumi, sejumlah fraksi mulai menunjukkan cara pandangnya masing-masing dalam menyikapi polemik yang berkembang.
Ada yang memandang DPRD perlu mengambil langkah politik yang lebih tegas sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah daerah. Namun ada pula yang memilih menempatkan diri sebagai penengah di tengah memanasnya hubungan antara pemerintah dan sebagian kelompok masyarakat.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) DPRD Kota Sukabumi termasuk yang mengambil jalur tersebut. Sebagai salah satu partai pengusung pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi pada Pilkada lalu, PDIP menilai situasi yang berkembang saat ini lebih
tepat diselesaikan melalui perbaikan komunikasi dan dialog.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Sukabumi, Raden Koesoemo Hutaripto, mengatakan pihaknya akan berupaya menjembatani harapan masyarakat dengan program-program yang sedang dijalankan pemerintah daerah.
“Kami akan menjembatani antara harapan masyarakat dan keinginan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya,” kata Raden Koesoemo, lewat pesan whatssapp kepada katasukabumi.com (5/6).
Menurutnya, polemik yang mencuat pasca aksi unjuk rasa tersebut belum menunjukkan adanya persoalan mendasar yang tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Ia menilai akar persoalan lebih banyak disebabkan adanya miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami melihat ini sebuah miskomunikasi saja. Karena pemerintah juga ingin mengakomodir semua tuntutan dan harapan warga,” ujarnya.
Di tengah derasnya kritik yang mengalir kepada pemerintah kota, PDIP memilih tidak menambah bara dalam perdebatan. Fraksi berlambang banteng itu justru mendorong langkah-langkah korektif agar berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan mendapat pemahaman yang lebih baik dari masyarakat.
Untuk itu, Fraksi PDIP memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah daerah sebagai upaya meredam polemik yang berkembang.
“Kami menyarankan, pertama perbaiki komunikasi politik. Kedua, perbaiki langkah-langkah pelaksanaan program. Ketiga, kaji program-program pro rakyat mana yang harus diprioritaskan duluan. Keempat, sering turun ke bawah menyerap aspirasi warga,” kata Raden Koesoemo.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa di tengah menghangatnya perdebatan pasca Aksi 2626, Fraksi PDIP memilih mengambil posisi sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat, sembari mendorong perbaikan komunikasi dan pelaksanaan program agar berbagai aspirasi warga dapat terakomodasi dengan lebih baik. (R)
