KATASUKABUMI.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi menyoroti potensi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp159 miliar yang dapat berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menyatakan bahwa DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan segera merumuskan langkah antisipatif agar program prioritas tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.
“Kalau pemotongan benar terjadi, efisiensi dan refocusing pasti dilakukan di masing-masing OPD,” ujar Wawan, belum lama ini.
Ia menegaskan, pembahasan APBD 2026 yang dimulai awal November akan difokuskan pada menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Menurut politisi PKS itu, potensi pengurangan TKD harus dijadikan momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ia menilai ketergantungan terhadap dana pusat masih tinggi, sehingga perlu inovasi dalam menggali potensi lokal. “Ini tantangan agar pemerintah daerah lebih kreatif mencari sumber pemasukan baru,” paparnya.
Wawan juga menekankan pentingnya soliditas antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi tantangan keuangan. Ia berharap kerja sama yang harmonis dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. “Jangan gaduh, harus tetap utuh sebagai satu kesatuan,” tegasnya.
DPRD Kota Sukabumi, lanjutnya, akan memperkuat fungsi pengawasan agar anggaran yang terbatas digunakan secara maksimal dan berdampak langsung bagi masyarakat. “Fokus kami adalah efektivitas setiap rupiah anggaran,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Wawan optimistis Kota Sukabumi mampu menghadapi tekanan fiskal dengan semangat kolaboratif. “Kalau semua pihak saling menguatkan dan berpikir solutif, saya yakin Sukabumi bisa tumbuh lebih mandiri dan berdaya saing,” pungkasnya. (Boy)
