KATASUKABUMI.com – Aksi Bela Rakyat (AKBAR) 2626 jilid II di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Jumat (26/6), tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga panggung kritik keras terhadap sikap Pemerintah Kota dan DPRD Kota Sukabumi.
Dalam orasinya, aktivis Ivan Al Ghifari melontarkan kritik tajam terhadap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi yang dinilai tidak menghargai kehadiran massa aksi. Menurutnya, kekecewaan masyarakat semakin besar karena kepala daerah tidak hadir langsung menemui massa.
“Kami sudah menyampaikan aspirasi di Balai Kota, tetapi kami tidak dihargai oleh tuan rumah. Kami hanya ditemui Sekda dan Asda. Padahal dulu, saat membutuhkan suara rakyat, mereka datang mengetuk pintu-pintu rumah warga,” tegas Ivan di hadapan massa aksi.
Kritik Ivan tidak berhenti di Balai Kota. Di hadapan Gedung DPRD, ia mempertanyakan keberpihakan para wakil rakyat terhadap aspirasi masyarakat, khususnya terkait dorongan penggunaan hak angket.
Menurut Ivan, masyarakat sudah cukup lama menunggu langkah konkret DPRD. Namun hingga kini, publik belum melihat keseriusan yang nyata.
“Hari ini kami datang untuk menagih janji. Sejauh mana langkah DPRD dalam merespons tuntutan masyarakat terkait hak angket? Kami butuh bukti, bukan sekadar pernyataan,” ujarnya.
Manta ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) itu menilai, munculnya kekhawatiran sejumlah anggota DPRD terhadap ancaman Pergantian Antar Waktu (PAW) justru menimbulkan pertanyaan besar mengenai posisi dan keberpihakan para legislator.
“Kalau anggota DPRD takut menyuarakan aspirasi rakyat karena khawatir di-PAW, lalu sebenarnya mereka bekerja untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk kepentingan partai?” katanya.
Menurutnya, anggota DPRD dipilih oleh rakyat sehingga semestinya kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan politik apa pun.
“Jangan takut di-PAW kalau memang bekerja untuk rakyat. Karena kursi yang kalian duduki hari ini berasal dari suara rakyat, bukan dari ruang-ruang kekuasaan,” tegasnya yang disambut sorak massa.
Pernyataan Ivan tersebut menjadi refleksi bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa sering pemilu dilaksanakan, tetapi juga dari keberanian para wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, meski harus berhadapan dengan tekanan politik.
Sebab, rakyat tidak memilih wakil untuk menjadi penjaga kepentingan partai semata. Rakyat memilih wakil untuk memastikan suara mereka tetap hidup di ruang-ruang kekuasaan.
Dan ketika wakil rakyat lebih takut kehilangan kursi daripada kehilangan kepercayaan rakyat, sesungguhnya demokrasi sedang menghadapi ujian terbesarnya. (R)
