KATASUKABUMI.com— Ketua Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Barat, Rusli Hermawan, menyoroti sejumlah persoalan pembangunan di Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi.
Hal itu disampaikan Rusli dalam kegiatan Sapa Isu Daerah PKC PMII Jawa Barat yang dirangkaikan dengan Milangkala Desa Banyuwangi ke-44, Minggu (23/8/2026), di Desa Banyuwangi, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Cibitung, Soleh dan Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas. Ketua pelaksana kegiatan yakni Bahrul Ulum.
Rusli mengatakan, pembangunan Jawa Barat harus dilakukan secara lebih merata, khususnya di wilayah selatan yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan infrastruktur, konektivitas, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
“Kita ingin pembangunan Jawa Barat tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Wilayah selatan juga harus mendapatkan perhatian yang serius, terutama dari sisi infrastruktur, konektivitas, pendidikan, kesehatan dan penguatan ekonomi masyarakat,” kata Rusli.
Menurutnya, konektivitas antar kabupaten di wilayah selatan juga perlu diperkuat. Sukabumi, kata dia, harus memiliki akses yang semakin baik menuju pusat-pusat ekonomi dan pelayanan publik di Jawa Barat.
“Kita perlu memperkuat konektivitas antarkabupaten di wilayah selatan, termasuk akses Sukabumi menuju pusat-pusat ekonomi dan pelayanan publik Jawa Barat. Jangan sampai pembangunan hanya bagus di pusat kota, sementara masyarakat di wilayah selatan masih kesulitan mengakses pelayanan dan pasar,” ujarnya.
Desa Harus Menjadi Basis Pembangunan
Rusli juga menekankan pentingnya menempatkan desa sebagai basis pembangunan Jawa Barat.
“Pembangunan desa jangan hanya menjadi pelengkap program pemerintah. Desa harus menjadi basis pembangunan Jawa Barat. Karena di desa ada potensi ekonomi, ada sumber daya manusia dan ada kekuatan masyarakat yang bisa dikembangkan,” katanya.
Ia mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pemerintahan desa, BUMDes, ekonomi lokal dan kelembagaan masyarakat.
Menurut Rusli, program pemerintah provinsi dan kabupaten juga harus terintegrasi dengan kebutuhan desa sehingga tidak terjadi tumpang tindih program maupun anggaran.
“Jangan sampai pemerintah provinsi punya program sendiri, kabupaten punya program sendiri, sementara desa menerima program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Harus ada integrasi perencanaan dari atas sampai ke desa,” tegasnya.
Pendidikan dan Ekonomi Masyarakat
Dalam bidang pendidikan, Rusli meminta pemerintah memperluas akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi bagi masyarakat pedesaan.
Ia juga menilai pendidikan vokasi harus disesuaikan dengan potensi daerah.
“Pendidikan vokasi harus menjawab kebutuhan daerah. Kalau daerahnya pertanian, maka keterampilan pertanian harus diperkuat. Begitu juga perikanan, pariwisata, industri kreatif dan ekonomi digital. Jangan sampai pendidikan tidak terhubung dengan kebutuhan lapangan kerja,” ungkapnya.
Di sektor ekonomi, Rusli mendorong pemerintah melakukan hilirisasi terhadap berbagai produk masyarakat.
“Petani, nelayan dan pelaku UMKM jangan terus-menerus hanya menjadi pemasok bahan mentah. Harus ada hilirisasi supaya nilai tambah ekonominya kembali kepada masyarakat,” katanya.
Menurut dia, pemerintah juga perlu memperluas akses pembiayaan, teknologi, pasar dan pendampingan bagi UMKM serta usaha masyarakat desa.
Lingkungan dan Mitigasi Bencana
Rusli turut menyoroti persoalan lingkungan dan potensi bencana di Jawa Barat, khususnya wilayah yang memiliki kerentanan terhadap longsor, banjir dan bencana hidrometeorologi.
“Mitigasi bencana tidak boleh menjadi program setelah bencana terjadi. Mitigasi harus masuk sejak awal dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Ia juga meminta perlindungan terhadap kawasan hutan, pesisir, sungai dan sumber mata air diperkuat.
Pemuda Harus Dilibatkan
Rusli menegaskan bahwa pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi generasi muda, mahasiswa dan masyarakat sipil.
“Pemuda jangan hanya ditempatkan sebagai penerima program. Pemuda harus menjadi mitra pemerintah dalam inovasi, pengawasan dan pembangunan daerah,” katanya.
Ia juga mendorong agar forum konsultasi publik tidak sekadar menjadi formalitas administratif.
“Forum konsultasi publik harus benar-benar menjadi ruang untuk mendengar masyarakat. Jangan hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi harus ada tindak lanjut yang jelas,” tutur Rusli.
Soroti Pembangunan Kabupaten Sukabumi
Khusus Kabupaten Sukabumi, Rusli mendorong pemerintah menjadikan pembangunan desa sebagai salah satu prioritas utama.
Ia meminta setiap desa mendapatkan pendampingan dan dukungan kebijakan yang proporsional sesuai karakter serta potensi masing-masing.
“Sukabumi memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter desa yang berbeda-beda. Karena itu pendekatan pembangunannya juga tidak bisa disamaratakan,” katanya.
Rusli juga menyoroti pentingnya penguatan BUMDes agar tidak sekadar dibentuk untuk memenuhi target administratif.
“BUMDes harus dibangun berdasarkan potensi riil desa. Jangan hanya ada secara kelembagaan, tetapi tidak memiliki usaha yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mendorong pengembangan komoditas unggulan dan produk lokal melalui pengolahan, branding, pemasaran serta perluasan akses pasar.
Selain ekonomi, Rusli meminta pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, listrik dan akses internet.
“Prioritas pembangunan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan seberapa besar manfaatnya. Jangan sampai orientasi pembangunan lebih banyak pada proyek daripada dampak yang dirasakan masyarakat,” ujar Rusli.
Kritik Bukan Berarti Menolak Pemerintah
Rusli menegaskan, kritik yang disampaikan PMII terhadap pemerintah bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan.
“Kritik terhadap pemerintah bukan berarti kita menolak pembangunan. Kritik adalah bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dan masyarakat sipil untuk memastikan pembangunan berjalan adil, transparan, partisipatif dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Ia berharap kegiatan Sapa Isu Daerah tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menjadi ruang untuk membangun “kritik, kolaborasi dan aksi” antara mahasiswa, masyarakat dan pemerintah.
“Kita ingin persoalan daerah diidentifikasi bersama, pemerintah dan masyarakat dipertemukan, kemudian menghasilkan komitmen yang bisa diukur dan dikawal bersama. Jadi tidak berhenti pada diskusi,” kata Rusli.
Menurutnya, pembangunan Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi ke depan harus bergeser dari paradigma pembangunan yang berorientasi proyek menuju pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, kemandirian desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, keberlanjutan lingkungan dan partisipasi masyarakat.(R)
