KATASUKABUMI.com – Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali menjadi perhatian serius dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pada Jumat (2/5/2025).
Forum ini digelar sebagai bagian dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029 untuk memastikan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan berjalan terencana dan terukur.
Dalam forum ini, Wali Kota Sukabumi, Atep Zaki, menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah dan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan dan potensi wilayah.
Ia menyampaikan bahwa peningkatan PAD adalah elemen kunci yang menentukan kelangsungan program-program prioritas pembangunan.
“PAD ini yang akan membiayai banyak hal penting di kota kita. Maka dari itu, peningkatannya harus menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, peningkatan PAD akan difokuskan melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, para pelaku usaha di Kota Sukabumi wajib hukumnya memiliki izin resmi dan taat pada regulasi sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Pemerintah menargetkan capaian PAD Kota Sukabumi hingga Rp500 miliar. Target ini akan diumumkan progresnya sekitar bulan Agustus mendatang. Wali Kota menyebut seluruh elemen termasuk akademisi, pelaku usaha, ahli, dan media massa perlu bersatu dalam gerakan kolaboratif untuk mencapainya.
Selain itu, kata dia, penyusunan Renstra tidak boleh hanya didasari pada persoalan teknis atau keterbatasan anggaran. Menurutnya, perlu dibentuk ekosistem pemerintahan yang kuat dengan mengedepankan nilai-nilai spiritual dan moral dalam tata kelola.
“Ada empat pilar penting yang harus menjadi fondasi kita, yakni nilai-nilai kenabian—siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah—serta sinergi antara ulama, umaro, dan aghniya,” ujarnya. “Ilmu pengetahuan dan kekuasaan harus saling menopang untuk menciptakan keadilan sosial.”
Ia menyampaikan bahwa pembangunan tidak boleh bersifat eksklusif dan tersegmentasi. Pemerintah harus hadir untuk semua kalangan, termasuk kelompok masyarakat miskin (fuqoro). Jika keempat unsur ini, ulama, umaro, aghniya, dan fuqoro, bersatu, maka cita-cita mewujudkan kesejahteraan akan menjadi nyata.
Ia juga menekankan pentingnya konektivitas antarperangkat daerah agar tidak ada program yang berjalan sendiri-sendiri. Semua harus saling terhubung, berkolaborasi, dan berjalan dalam satu frekuensi untuk memperkuat efektivitas pembangunan.
“Saya ingin agar apa yang kita bicarakan tidak hanya menjadi wacana, tetapi terbukti dalam implementasi nyata. Dari pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, hingga pelayanan publik yang adil dan merata,” kata Wali Kota Sukabumi.
Dalam forum tersebut, ia juga menggarisbawahi pentingnya digitalisasi tata kelola pemerintahan, termasuk sistem persuratan dan pelayanan publik yang sesuai dengan standar BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). Hal ini penting untuk membangun efisiensi dan akuntabilitas birokrasi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan, menyampaikan bahwa Renstra Bappeda mengacu pada visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta menyesuaikan dengan program prioritas setiap SKPD.
Forum ini menjadi wadah untuk mengonsolidasikan seluruh masukan menjadi kebijakan makro pembangunan kota. Ia menambahkan, perencanaan tematik menjadi pendekatan utama dalam penyusunan Renstra.
“Setiap SKPD harus menyusun perencanaan lima tahunan yang sesuai dengan tupoksi masing-masing, baik di bidang perizinan, kebersihan, kesehatan, sosial, ketertiban, maupun ketenagakerjaan,” kata Asep. (Boy)
