FT: anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKB, KH Iyus Yusuf (3 dari kanan) saat reses (25/5)
KATASUKABUMI.com – Reses kadang hanya menjadi acara formal, kursi disusun, pengeras suara berbunyi, lalu janji-janji pulang lebih dulu daripada pesertanya. Tetapi suasana berbeda tampak dalam reses anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKB, KH Iyus Yusuf, pada masa sidang III Tahun Sidang 2025–2026.
Di forum itu, warga datang bukan sekadar membawa keluhan, melainkan juga harapan yang lama tersimpan di sudut kampung. Ada yang bicara soal sampah, ada yang mengeluhkan bantuan sosial dan ada pula yang memandang lahan kosong di wilayah Cibereum bukan lagi sebagai tanah tidur, melainkan peluang hidup yang belum dibangunkan.
Barangkali hanya rakyat kecil yang bisa memandang semak belukar dengan mata ekonomi. Sebab bagi mereka, tanah kosong bukan sekadar pemandangan, tetapi kemungkinan agar dapur tetap mengepul.
KH Iyus Yusuf mendengarkan itu dengan gaya yang tidak tergesa-gesa. Ia tidak sedang berpidato seperti orang mengejar tepuk tangan, tetapi seperti seseorang yang tahu bahwa masyarakat lebih membutuhkan solusi daripada slogan.
Dalam forum tersebut, ia menyampaikan rencana pengembangan budidaya lele yang segera memasuki tahap peluncuran. Program bio flok yang sebelumnya sudah berjalan pun disebut mulai menunjukkan hasil.
“Insya Allah nanti kita akan launching peternakan lele, termasuk pengembangan bio park yang sebelumnya sudah mulai menghasilkan. Ilmunya akan kita sebarkan juga,” ujarnya saat reses di Jalan Serasa, Kelurahan Limus Nunggal, Kecamatan Cibereum (25/5)
Kalimat itu sederhana. Tidak meledak-ledak. Tetapi justru di situlah letak bedanya. Sebab rakyat hari ini terlalu sering diberi mimpi besar, sampai lupa bagaimana rasanya melihat program kecil benar-benar berjalan.
Persoalan sampah pun ikut mengemuka. Warga tampaknya mulai lelah hidup berdampingan dengan tumpukan persoalan yang setiap musim hanya berganti nama rapat.
Menanggapi itu, DPRD disebut akan melakukan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan DAA dan Komisi IX DPR RI.
Di tengah pembahasan yang serius itu, terselip pula persoalan sosial yang membuat forum beberapa kali terdengar riuh, mulai dari layanan KIS hingga fenomena yang oleh warga disebut “janda bodong”.
Namun KH Iyus Yusuf menegaskan bahwa masyarakat tetap harus mendapatkan pendampingan hukum melalui pos bantuan hukum (posbakum) dan kerja sama dengan LBH.
“Alhamdulillah sudah ada posbakum, insya Allah kita bantu lewat jalur bantuan hukum. Pembiayaan juga ditangani LBH yang bekerja sama,” jelasnya.
Salah seorang warga yang hadir, Hendi, mengaku cukup optimistis dengan jalannya reses tersebut. Menurutnya, masyarakat kecil sebenarnya tidak menuntut banyak hal. Mereka hanya ingin didengar tanpa harus berteriak terlalu keras.
“Kami berharap apa yang disampaikan tadi tidak berhenti di forum saja. Banyak lahan kosong di sekitar kami, kalau bisa dimanfaatkan supaya ada nilai ekonomi untuk masyarakat,” katanya kepada katasukabumi.com
Reses itu akhirnya ditutup tanpa kegaduhan. Tidak ada kalimat revolusioner yang membuat langit runtuh. Tetapi mungkin memang beginilah politik seharusnya bekerja: duduk bersama rakyat, mendengar persoalan kecil, lalu mencoba menyelesaikannya satu demi satu.
Sebab Kota Sukabumi tampaknya tidak selalu membutuhkan pemimpin yang pandai membuat gempar. Kadang masyarakat hanya membutuhkan wakil rakyat yang mau datang, duduk, mendengar, lalu tidak lupa pulang membawa pekerjaan rumah rakyatnya. (Ran)
