KATASUKABUMI.com – Praktik parkir liar di ruas Jalan Veteran II, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, tepatnya di depan Gedung Juang 45, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, lokasi tersebut merupakan jalan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi yang secara tegas dilarang digunakan sebagai area parkir.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Muchendra, menegaskan bahwa aktivitas pemungutan parkir di lokasi tersebut merupakan tindakan ilegal dan tidak berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Di situ tidak boleh ada parkir. Kalau ada yang memungut, itu oknum. Dan itu tidak masuk PAD karena memang liar,” ujarnya, Rabu (29/4).
Ia menjelaskan, istilah kebocoran PAD tidak tepat digunakan dalam kasus tersebut. Sebab, kebocoran PAD terjadi ketika ada pungutan resmi yang tidak disetorkan ke kas daerah. Sementara di Jalan Veteran II, aktivitas parkir sendiri sudah dilarang sejak awal.
“Kalau disebut kebocoran PAD, itu ketika sudah dipungut tapi tidak masuk. Tapi ini kan memang tidak boleh ada parkir, jadi jelas tidak akan masuk ke PAD,” tegasnya.
Lebih lanjut, pihaknya mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi untuk segera melakukan penelusuran terkait praktik parkir liar tersebut. Termasuk mengidentifikasi siapa yang melakukan pungutan, siapa pengelolanya, serta ke mana aliran dana tersebut.
“Dishub harus cari tahu siapa yang memungut, siapa pengelolanya, dan ke mana uangnya. Itu menjadi kewenangan Dishub,” jelasnya.
Komisi II sendiri menegaskan hanya berwenang mengawasi pajak dan retribusi yang bersifat legal. Sementara untuk praktik ilegal seperti parkir liar, penanganannya berada di ranah dinas teknis terkait.
Sebagai perbandingan, ia menyebut sejumlah titik parkir resmi seperti di Jalan Ahmad Yani, khususnya di kawasan pusat perbelanjaan, merupakan lokasi yang diperbolehkan dan hasil retribusinya masuk ke PAD yang dikelola Dishub.
Dengan adanya penegasan ini, diharapkan penertiban parkir liar di kawasan terlarang dapat segera dilakukan guna menghindari keresahan masyarakat serta potensi praktik pungutan liar di lapangan. (Na)
