Foto : Ketua RW 07 Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu, Abdul Azis, saat audiensi FK RTRW bersama DPRD Kota Sukabumi
KATASUKABUMI.com —
Pidato itu meluncur tanpa teks. Mentah, keras, kadang melompat-lompat, tetapi justru di situlah letak kejujurannya. Ia tidak lahir dari ruang pendingin kekuasaan, melainkan dari rasa kecewa yang terlalu lama dipendam.
Di ruang audiensi DPRD Kota Sukabumi, suara Ketua RW 07 Kelurahan Situmekar Kecamatan Lembursitu, Abdul Azis, terdengar lebih seperti alarm sosial daripada sekadar orasi demonstrasi.
“Kami ini garda terdepan penagihan SPPT PBB,” katanya di hadapan anggota dewan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi (20/5).
Kalimat itu sederhana, tetapi menyimpan ironi panjang tentang hubungan pemerintah dengan RT dan RW. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan warga, paling sering diminta membantu program pemerintah, tetapi merasa paling akhir diperhatikan ketika berbicara soal kesejahteraan.
Audiensi RT/RW tersebut sejatinya membawa empat tuntutan utama, yaitu mempertahankan Program P2RW, memastikan insentif tepat waktu, mengevaluasi dana kelurahan dan merealisasikan janji dana abadi Rp10 juta per RT.
Namun di balik empat poin administratif itu, sesungguhnya ada satu tuntutan yang lebih besar, kejelasan sikap Walikota Sukabumi, Ayep Zaki terhadap janji politiknya sendiri.
Dalam suasana yang beberapa kali memanas, massa sempat meneriakkan tuntutan agar wali kota dievaluasi. Bahkan Abdul Azis mengingatkan bahwa aksi tersebut hanyalah “percikan api kecil”.
“Kalau setelah Iduladha tidak ada jawaban, kami akan turun lebih besar. Ini bukan ancaman, tapi peringatan,” ujarnya.
Bahasa itu mungkin terdengar keras. Tetapi kemarahan sosial memang sering lahir bukan karena rakyat terlalu benci, melainkan karena mereka merasa terlalu lama diabaikan.
Saat diwawancarai usai audiensi oleh katasukabumi.com, Abdul Azis menegaskan bahwa RT dan RW sebenarnya tidak ingin berhadap-hadapan dengan pemerintah.
Menurutnya, para pengurus lingkungan hanya ingin dihargai sebagai bagian penting dari roda pemerintahan di tingkat bawah.
“Kami bukan musuh pemerintah. Kami ini membantu pemerintah setiap hari di lingkungan. Tapi jangan sampai kami hanya diingat saat ada kepentingan,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi RT dan RW yang selama ini sering menjadi tempat pertama masyarakat mengadu berbagai persoalan, mulai dari bantuan sosial, administrasi warga, hingga persoalan lingkungan.
“Kadang masyarakat tahunya semua urusan selesai di RT/RW. Tapi ketika kami bicara kesejahteraan atau janji yang dulu disampaikan, malah dianggap terlalu banyak menuntut,” ucapnya.
Meski pidatonya viral karena bernada keras, Abdul Azis mengaku tidak memiliki kepentingan politik pribadi. Ia menyebut apa yang dilakukan semata-mata bentuk kegelisahan sosial yang dirasakan para pengurus lingkungan.
“Kami hanya ingin pemerintah konsisten. Kalau memang tidak bisa, sampaikan terus terang kepada rakyat. Jangan sampai janji itu terus dipelihara tapi tidak ada kepastian,” katanya.
Di titik inilah audiensi RT/RW menjadi lebih dari sekadar forum penyampaian aspirasi. Ia berubah menjadi cermin tentang bagaimana relasi antara kekuasaan dan masyarakat kecil sedang diuji.
Sebab demokrasi lokal tidak hanya diukur dari kemenangan dalam pilkada. Demokrasi juga diukur dari keberanian menepati kata-kata setelah kemenangan itu diraih. (Ran)
