FT: Walikota Sukabumi, Ayep Zaki saat konferensi pers di balai Kota Sukabumi (21/5)
KATASUKABUMI.com- Gagasan dana abadi RT yang dulu sempat terdengar seperti kabar baik di musim politik, kini berhadapan dengan meja aturan. Dan di meja itulah Walikota Sukabumi, Ayep Zaki memilih berhenti melangkah.
Di hadapan awak media bertempat di Balai Kota Sukabumi (21/5), Ayep memastikan dana abadi RT tidak mungkin direalisasikan melalui APBD. Alasannya sederhana, tetapi berat secara administrasi, aturan negara dan risiko temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kalau masalah dana abadi itu enggak mungkin. Kalaupun dilaksanakan akan menjadi temuan BPK,” katanya.
Nada penjelasan Ayep terdengar seperti seseorang yang sedang membedakan antara semangat kampanye dan kenyataan birokrasi. Ia tak membantah pernah menyampaikan gagasan dana abadi sebelum menjadi wali kota. Namun baginya, setelah duduk di kursi pemerintahan, semua langkah harus tunduk pada aturan.
“Janji itu disampaikan sebelum saya duduk di kekuasaan. Tapi begitu saya menjabat, saya terikat oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Enggak bisa saya melawan undang-undang,” tegasnya.
Kalimat itu seolah menjadi penanda bahwa politik dan pemerintahan memang dua ruang berbeda. Di satu sisi ada janji yang lahir dari harapan. Di sisi lain ada regulasi yang sering kali membuat janji harus berhenti di meja anggaran.
Meski begitu, Ayep mengaku gagasan dana abadi tidak benar-benar dihentikan. Ia memilih jalur lain di luar APBD, filantropi.
Lewat program Qordul Hasan, Ayep mengklaim dana sosial berbasis sedekah jariah dan wakaf kini sudah berjalan dan menyasar ribuan warga Kota Sukabumi.
“Yang sudah menerima dana abadi melalui filantropis sudah 2.642 orang, bulan ini nambah lagi 500 orang,” ungkapnya.
Dana itu, kata Ayep, tidak bersumber dari APBD, melainkan dari rereongan sosial yang dikelola secara terpisah dari anggaran pemerintah daerah.
“Dananya bukan APBD. Dananya filantropis, rereongan dalam bentuk sedekah jariah plus hasil wakaf,” katanya.
Bagi Ayep, filantropi adalah jalan lain untuk membantu masyarakat ketika ruang APBD dianggap terbatas oleh aturan. Ia ingin, pembangunan sosial di Kota Sukabumi tidak hanya menggantungkan diri pada uang negara.
“Saya ingin membangun Kota Sukabumi bukan hanya dari APBD, tapi juga dari dana filantropis, untuk beasiswa SD, BPJS Tenaga Kerja, dan bantuan kepada warga,” terangnya. (Ran)
